Kalurahan Petir

Petir,Sidasamekta//Peraturan Perundangan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa yang berlaku saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Materi pokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 adalah Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Isi pokok PP Nomor 11 Tahun 2019

Secara ringkas, PP ini bertujuan menyempurnakan pengaturan desa agar lebih jelas, efektif, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pokok-pokok pengaturannya meliputi:

1. Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Desa
• Penegasan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
• Penguatan peran desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Pengaturan Perangkat Desa
• Penegasan syarat, kedudukan, hak, dan kewajiban perangkat desa.
• Pengaturan usia dan masa jabatan perangkat desa agar lebih tertib dan seragam.
3. Kepala Desa
• Penegasan ketentuan terkait masa jabatan dan pemberhentian kepala desa.
• Penyesuaian aturan agar sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Keuangan Desa
• Penegasan pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan Dana Desa.
• Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi keuangan desa.
5. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
• Penajaman peran desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa.
6. Pembinaan dan Pengawasan Desa
• Penguatan peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan Utama PP 11 Tahun 2019

• Menyesuaikan aturan pelaksanaan UU Desa dengan dinamika di lapangan
• Memperjelas norma yang sebelumnya menimbulkan multitafsir
• Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa