Kalurahan Petir

Petir,Sidasamekta//Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan  Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Transaksi Non Tunai Kalurahan.

Tata Kelola keuangan Kalurahan merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang wajib dikelola dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan Kalurahan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, profesional, bersih dan bebas penyalahgunaan kewenangan, diperlukan sistem pembayaran dan transaksi yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Peraturan Bupati Gunnugkidul ini merupakan tindak lanjut diterbitkannya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tertanggal 8 September 2025 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Kalurahan diwajibkan untuk melaksanakan transaksi  pengelolaan keuangan, baik Pendapatan, Belanja Kalurahan/Desa, maupun transaksi lain sesuai kebutuhan dengan sistem Transaksi Non Tunai.

Hal ini sesuai dengan Implementasi fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (stranas PK) pada pengelolaan keuangan Negara dengan mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, Implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Transaksi Non Tunai Kalurahan dilaksanakan melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Bank Persepsi. Setiap Transaksi Non Tunai harus menggunakan RKK pada Bank  Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati, yaitu di Gunungkidul melalui Bank BPD DIY.